1.
OkeZone.com - YERUSALEM - Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, dini hari tadi, menyetujui rencana pembangunan 750 perumahan baru Yahudi di Givat Zeev, Tepi Barat, wilayah yang menjadi sengketa dengan Palestina.
Proyek ini pertama kali disampaikan pada 1999, tetapi dua tahun belakangan terhenti karena para pekerja Palestina menolak mengerjakannya. Juru Bicara Pemerintah Israel Mark Regev dalam jumpa pers mengatakan, kebijakan Perdana Menteri Olmert bukan barang baru. Artinya, kebijakan itu sejalan dengan rencana pengembangan
Menurut Regev, rencana pembangunan 750 rumah Yahudi merupakan desakan dari partai ultra-Orthodox Shas. Partai ini mengancam akan memutuskan koalisi dengan pemerintah jika PM Olmert gagal mengembangkan kembali perumahan Yahudi. Negosiator Palestina Saeb Erekat mengecam keputusan
Erekat mengatakan, pembangunan kembali perumahan Yahudi akan memicu konflik dengan Palestina. Selain itu,kebijakan tersebut mengancam proses perdamaian yang disepakati melalui konferensi internasional di Annapolis, Amerika Serikat (AS) akhir tahun lalu.
Erekat tidak merinci apa yang akan dilakukan pemerintah Palestina menyikapi tindakan semena-mena
2.Polisi Mesir Tembak Mati Warga
Kompas.com - MESIR - Pasukan keamanan Mesir kemarin menembak mati seorang pria
Kesembilan orang Afrika itu mengatakan kepada para penyelidik Mesir, mereka ingin pergi ke
Insiden penembakan terhadap imigran ilegal, khususnya orang Afrika, di perbatasan Mesir dengan
3. Perdana Menteri Thaci Buat Plakat "Selamat Datang" di Perbatasan
OkeZone.com - MESKI ditentang
Perdana Menteri Thaci mengatakan, pengakuan batas wilayah ini oleh pemerintah
Seperti halnya
Belum ada reaksi dari pemerintah
4.Gambari Kembali Bertemu Suu Kyi
Kompas.com - YANGON - Utusan Khusus PBB Ibrahim Gambari, Kemarin, kembali bertemu pemimpin oposisi
Sebelumnya, Sabtu lalu, Gambari juga bertemu dengan Suu Kyi yang telah menjalani 12 tahun dari 18 tahun masa tahanannya. Namun, keterangan rinci mengenai hasil pertemuan itu tidak diungkapkan ke media.
Sebelum bertemu Suu Kyi, Gambari juga sudah bertemu dua kali dengan Menteri Informasi Kyaw Hsan, tetapi terkesan pemimpin Junta Militer selalu menghindari bertemu Gambari.
Seperti diberitakan media
Salah satu tujuan kunjungan Gambari itu adalah berbicara langsung dengan pimpinan Junta Militer Jenderal Senior Than Shwe. Akan tetapi, pihak Junta justru menolak bertemu dengan Gambari.
Dalam kunjungan terakhir ini, Gambari sudah bertemu sejumlah pejabat yang mewakili etnis minoritas dan eksekutif dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang mendukung Suu Kyi.
5.
OkeZone.com -
Selain dilengkapi kamar dengan kasur yang empuk, para penumpang juga dapat menikmati pemandangan dari salah satu gerbong yang dipersiapkan khusus untuk para pelancong.
Sesuai fasilitas yang diberikan, harga tiket kereta api ini lebih mahal dari biasanya. Setiap penumpang diwajibkan membayar minimal 280 dolar Amerika untuk setiap kali perjalanan. Harga ini 20 kali lipat dari harga tiket kereta api biasa di Negeri Tirai Bambu itu.
Sejumlah kritikus menilai, peluncuran kereta api mewah ini dapat memicu terjadinya urbanisasi besar-besaran warga China Han ke
6. Kejaksaan Agung Proses Pemecatan Urip
Kompas.com -
Pemberhentian sementara ini dilakukan karena Urip berstatus tersangka dan ditahan KPK karena diduga menerima suap dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Sjamsul Nusalim.
Jaksa Agung Muda Pengawasan MS Rahardjo Kemarin malam di Kejagung Jakarta mengatakan, jajarannya akan memproses usulan pemberhentian sementara terhadap Urip ini secepatnya.
Dijelaskan Rahardjo, tim Jaksa Agung Muda Pengawasan yang diperintahkan Jaksa Agung memeriksa kasus Urip ini telah memeriksa antara lain Urip sendiri pada Kamis pekan lalu. Selain itu, kemarin telah diperiksa Jampidsus Kemas Yahya Rahman, Direktur Penyidikan Jampidsus M Salim.
Tiga dari 10 jaksa penyidik BLBI untuk kasus Bank Dagang Nasional Indonesia yakni Adi Prabowo, Polin Octavianus Sitanggang dan Amran Lakoni juga sudah diperiksa.
Menurut Rahardjo, pemeriksaan terhadap Kemas, Salim dan 10 jaksa BLBI ini untuk mencari ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilanggar mereka. Acuannya, yakni PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pegawai Negeri Sipil.
Jaksa Agung Hendarman Supandji menjelaskan, jika dari jaksa yang diperiksa tim Jamwas ini terbukti melakukan pelanggaran code of conduct, maka sanksinya paling berat yakni pemecatan. Sanksi sedang yakni penurunan pangkat dan gaji serta sanksi ringan adalah teguran.
7. Badan Intelijen Negara Siap Bantu Polisi Selelesaikan Kasus Munir
OkeZone.com -
Wakil ketua komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra kepada wartawan mengatakan banyak anggota komisi I mempertanyakan tindak lanjut dari kasus Munir, pascaputusan bersalah atas Pollycarpus Budihari Priyanto.
Yusron meminta komitemen BIN untuk menyampaikan sikapnya atas pelaksanaan penyidikan kasus itu dan komitemen untuk melanjutkan kasus tersebut.
8.Wapres Hadiri Pertemuan Pendidikan 9 Negara Berpenduduk Besar
Kompas.com - DENPASAR - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla kemarin mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka dan meresmikan pameran sekaligus review pertemuan mengenai pendidikan di sembilan negara yang berpenduduk besar atau "E-9 Ministerial Review Meeting" di Bali Convention Centre, Nusa Dua Bali, Bali.
Negara-negara yang akan menghadiri pertemuan tersebut di antaranya
Presiden Yudhoyono sendiri berhalangan hadir karena baru saja, pagi kemarin, meninggalkan Tanah Air menuju Iran, Senegal, dan Afrika Selatan hingga tanggal 21 Maret mendatang.
9.Mantan Napi Diusulkan Bisa Ikut Pilkada
OkeZone.com - JAKARTA - Panitia kerja (Panja) revisi terbatas UU 32/2004 tentang Pemda mengusulkan, mantan nara pidana (napi) dengan ancaman hukuman lima tahun ke atas bisa mencalonkan dalam pilkada.
Ketua Panja Fachruddin mengatakan, usulan tersebut untuk memberi kesempatan kepada seluruh warga negara berpartisipasi dalam pilkada. Sebab, dalam UUD 1945 disebutkan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih.
Menurut Fachruddin, mantan napi yang telah menjalani hukuman telah bebas dari segala tanggungjawabnya. Karena itu, status mereka sama seperti penduduk yang belum pernah menjalani hukuman pidana.
Sebelumnya, usulan ini sempat diperjuangkan oleh Golkar dalam pembahasan RUU Pemilu. Mereka menginginkan, mantan napi yang pernah diancam hukuman pidana di bawah
10.
Kompas.com -
Gempa pertama terjadi pada pukul 07.28 WITA di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pusat gempa berkekuatan 5,3 SR tersebut berada di kedalaman 46 kilometer. Titik gempa tersebut berada sekitar 49 kilometer arah barat laut
Gempa kedua yang terjadi pada pukul 08.27 WITA masih di wilayah NTB dengan kekuatan 5,1 SR. Pusat gempa berada di kedalaman 24 kilometer, berada sekitar 45 kilometer arah barat daya daya Sumbawa.
Sekitar pukul 12.22 WIB gempa kembali melanda wilayah
Gempa berikutnya terjadi di Provinsi Papua sekitar pukul 14.25 WIT dengan kekuatan 5,1 SR. Pusat gempa berada di kedalaman 30 kilometer, 77 kilometer arah barat daya Biak.
Sementara gempa terakhir yang dicatat BMG terjadi di Maluku Utara pada pukul 19.24 WITA dengan kekuatan 5,1 SR. Pusat gempa berada di kedalaman 10 kilometer, berjarak 79 kilometer dari Ternate arah barat daya.
11. Riau Dapat Subsidi minyak goreng Rp 7 Miliar
Riautoday.Com – PEKANBARU - Provinsi Riau dalam enam bulan kedepan yakni Maret hingga Agustus mendatang mendapatkan subsidi sebesar Rp 7 miliar atau setara 2,8 juta liter minyak goreng.
Hal ini terkait melambungnya harga minyak goreng yang menembus angka Rp 13 ribu atau meningkat 100 persen bila dibandingkan harga periode Mei 2007, membuat pemerintah pusat kembali meluncurkan subsidi minyak goreng r seperti tahun lalu.
Keputusan itu, menurut Hendri Rustam, Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Riau, merupakan ketetapan dari Peraturan Menteri No 06 tahun 2008 tentang tatacara distribusi minyak goreng bersubsidi.
Subdisi itu, adalah konpensasi dari pajak ekspor Crude Palm Oil (CPO). Masing-masing keluarga akan mendapatkan subsidi untuk dua liter minyak goreng atau setara dengan Rp 5000. Subsidi diberikan pada saat pelaksanaan operasi pasar yang digelar masing-masing kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan.
12.FSSM Bantu UKM Riau Dapatkan Dana UMKM Pusat
Riauterkini.com – PEKANBARU - Ketua Forum Silaturahmi Saudagar Minang Indonesia ( FSSM) Basrizal Koto bersama Pemprov Riau akan membantu UKM di Riau untuk bisa ikut menikmati bantuan dana pinjaman UMKM dari pusat. Untuk UKM seluruh Indonesia FSSM mentargetkan Rp 3 triliun. Khusus Riau, ditargetkan Rp 300 miliar.
Basrizal Koto kemarin menyatakan bahwa selama ini banyak UKM yang tidak bisa berkembang dengan pesat lantaran masalah modal kerja. Sementara selama ini pihak perbankan kurang mengakomodirnya.
Terkait dengan 'langkah besar' tersebut, pimpinan umum harian Riau Mandiri ini menegaskan bahwa pihaknya kini sedang menyusun data base UKM di Riau dan Indonesia pada umumnya untuk diajukan ke pusat agar dapat membantu memudahkan perbankan dan UKM dalam pengajuan bantuan dana pinjaman UMKM.
Bukan hanya itu, langkah besar yang dilakukan Basrizal Koto itu juga menggandeng lembaga penjaminan bank, Askrindo untuk ikut serta bahu membahu membantu pertumbuhan UKM dengan memudahkan proses pinjaman dengan jaminan Askrindo.
13.699 HONORER 2006 RESMI JADI CPNS RIAU
RiauInfo. Com - PEKANBARU - 699 orang tenaga honorer formasi tahun 2006 resmi diberikan SK-nya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemprov Riau kemarin. Untuk mendapatkan gelar Pegawai Negeri Sipil (PNS), ratusan CPNS ini perlu waktu dua tahun.
Menurut Kepala Badan Administrasi Diklat Pegawai (BADP) Provinsi Riau, Ramli, zaman reformasi saat ini serta peraturan baru yang mengiringi PNS sangat terang dan tegas. Tidak sedikit PNS yang telah ditindak sesuai aturan yang berlaku jika mereka terbukti melakukan tindakan yang keliru. Selain itu, Ramli juga menekankan kepada CPNS tersebut agar menjaga moral dan akhlak di tengah kehidupan sosialnya.
14.Pekan Depan Tunjangan Pegawai dan Guru Cair
Riautoday.Com – PEKANBARU - Wakil Kepala Disdikpora H Hermanius mengatakan, Pekan depan tunjangan untuk pegawai dan guru PNS di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) akan dicairkan. Saat ini pihak Disdikpora sudah mengajukan permintaan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.
Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tunjangan prestasi kerja dianggarkan dalam APBD itu. Seluruh pembayaran dimasukan ke kegiatan lainnya dilingkup Pemko Pekanbaru. Sedangkan tunjangan tersebut termasuk dalam biaya langsung.
Disdikpora akan melakukan pencairan Tunjangan Pegawai dan Guru dengan totol jumlah secara keseluruhan sebanyak enam ribu lebih pegawai Disdikpora.
15.Pemprov Janjikan Jembatan Siak III Selesai 2 Tahun
Riauterkini – PEKANBARU - Jembatan Siak III menjadi salah satu prioritas Pemprov Riau untuk diselesaikan tahun depan. Bahkan Kepala Bappeda Riau Emrizal Pakis menyebutkan perlu percepatan penyelesaian jembatan Siak III. Mengingat umur jembatan Siak I secara teknis menurun.
Saat ini Pemprov sudah menganggarkan dana Rp15 miliar untuk pembangunan fisik jembatan III. Diharapkan 2009 mendatang jembatan ini sudah selesai melalui alokasi anggaran dalam APBD Riau 2009.
Namun untuk nilai keseluruhan, Pemprov masih menghitungnya. Dalam APBD Perubahan, akan diusahakan untuk menambah anggaran, karena sifatnya melanjutkan kegiatan.
Mengenai jembatan Siak I, Emrizal mengakui umurnya secara teknis memang menurun. Namun ia tidak berani berkomentar apakah dengan kondisi yang ada, jembatan Siak I saat ini masih layak untuk digunakan.


Tidak ada komentar:
Posting Komentar